Setelah Ditetapkan sebagai Tersangka, Hasto Kristiyanto: Jangan Tekan Demokrasi!

Mengulas pernyataan Hasto Kristiyanto setelah dinyatakan tersangka oleh KPK

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto baru-baru ini mengeluarkan pernyataan publik setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pernyataannya yang diunggah oleh akun Instagram @pdiperjuanganjatim, Hasto tidak hanya berbicara mengenai kasus hukumnya, tetapi juga membawa pesan yang sarat akan ideologi dan nilai-nilai perjuangan PDI Perjuangan. Pernyataannya mencerminkan upaya untuk mempertahankan citra partai dan dirinya di tengah tekanan politik dan hukum yang sedang dihadapinya.

Hasto mengawali pernyataannya dengan menegaskan bahwa PDI Perjuangan menghormati keputusan KPK dan berkomitmen pada supremasi hukum. Hal ini menggambarkan sikap partai yang ingin menunjukkan bahwa mereka adalah warga negara yang taat hukum. Dalam konteks ini, pernyataan Hasto dapat dimaknai sebagai strategi untuk menjaga reputasi partai, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pilar utama politik Indonesia.

Namun, sikap ini juga dapat dianggap sebagai upaya partai untuk meredam kritik publik dan meyakinkan konstituen bahwa PDI Perjuangan tetap berada di jalur yang benar, meskipun salah satu kader utamanya sedang menghadapi proses hukum. Hasto menggunakan narasi ini untuk memperkuat posisi partai sebagai pendukung utama supremasi hukum di Indonesia.

Selain berbicara tentang hukum, Hasto juga menyoroti pentingnya demokrasi dalam pernyataannya. Ia menekankan bahwa demokrasi tidak boleh ditekan atau dikekang, dan suara rakyat harus dihormati. Dalam hal ini, Hasto seolah ingin mengingatkan publik bahwa demokrasi adalah pilar penting yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun, termasuk oleh lembaga negara.

Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran Hasto terhadap potensi melemahnya demokrasi di Indonesia. Dalam konteks politik saat ini, kritik terhadap demokrasi sering kali diarahkan kepada pihak-pihak yang mencoba memperpanjang masa jabatan presiden atau mengubah sistem politik yang ada. Dengan menyampaikan pandangan ini, Hasto tidak hanya mempertahankan citra dirinya sebagai pendukung demokrasi, tetapi juga menguatkan posisi ideologis partainya yang selama ini dikenal pro-demokrasi.

Salah satu bagian yang menarik dari pernyataan Hasto adalah referensinya pada ajaran Bung Karno, khususnya prinsip non-cooperation. Prinsip ini, yang diadopsi Bung Karno dalam perjuangan kemerdekaan, digunakan Hasto untuk menggambarkan bahwa perjuangan politik sering kali membutuhkan pengorbanan. Ia menyebutkan bahwa penjara adalah salah satu risiko yang harus dihadapi dalam perjuangan mencapai cita-cita politik.

Dengan mengutip Bung Karno, Hasto tidak hanya mencoba membela dirinya, tetapi juga memberikan legitimasi ideologis terhadap posisinya. Dalam tradisi PDI Perjuangan, Bung Karno adalah tokoh sentral yang menjadi sumber inspirasi ideologi partai. Mengaitkan situasi hukum yang dihadapinya dengan ajaran Bung Karno adalah cara efektif untuk membangun solidaritas kader partai, sekaligus mengingatkan publik akan nilai-nilai perjuangan yang selama ini diusung partai.

Dalam pernyataannya, Hasto juga menyampaikan kritik terhadap kekuasaan otoriter. Ia mengkritik upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode, yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap konstitusi dan demokrasi. Kritik ini mempertegas posisi PDI Perjuangan sebagai partai yang menolak segala bentuk pelanggaran konstitusi dan manipulasi politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Namun, kritik ini juga dapat dimaknai sebagai pesan politik yang diarahkan kepada kekuatan tertentu dalam politik Indonesia. Dengan menegaskan komitmennya pada konstitusi dan demokrasi, Hasto berusaha membedakan PDI Perjuangan dari pihak-pihak yang mungkin dianggap berupaya melemahkan demokrasi. Selain itu, pernyataan ini juga merupakan bentuk pembelaan terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang disebut Hasto sebagai penjaga demokrasi.

Pernyataan Hasto tidak hanya ditujukan kepada publik, tetapi juga kepada kader PDI Perjuangan. Ia memberikan pesan moral bahwa perjuangan politik tidak pernah lepas dari risiko, termasuk risiko menghadapi kasus hukum. Dengan menyampaikan pesan ini, Hasto seolah ingin menguatkan solidaritas di antara kader partai, sekaligus menunjukkan bahwa dirinya tetap teguh dalam menghadapi situasi yang sulit.

Hasto juga mengingatkan bahwa nilai-nilai perjuangan yang dipegang PDI Perjuangan adalah bagian dari warisan Bung Karno. Pesan ini penting untuk menjaga semangat kader partai agar tetap setia pada ideologi partai, meskipun ada tekanan dan tantangan dari pihak luar.

Pernyataan Hasto Kristiyanto setelah penetapannya sebagai tersangka oleh KPK mencerminkan upaya yang cermat untuk membangun narasi politik yang kuat. Ia tidak hanya membela dirinya secara pribadi, tetapi juga mencoba menguatkan citra PDI Perjuangan sebagai partai yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi. Dengan mengaitkan kasusnya dengan ajaran Bung Karno dan nilai-nilai ideologis partai, Hasto berusaha membangun solidaritas kader, sekaligus menyampaikan pesan kepada publik bahwa perjuangan politik selalu membutuhkan pengorbanan.

Pernyataan ini menjadi bukti bahwa dalam politik, komunikasi tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga membangun citra dan legitimasi. Apakah pernyataan ini berhasil atau tidak dalam mengubah opini publik, tentu akan tergantung pada dinamika politik yang berkembang di masa depan.